文章
  • 文章
扑克

'Peran'Buni Yani di balik tuntutan ringan JPU kepada Ahok

2017年4月20日下午6:29发布
2017年4月20日下午6:29更新

Jaksa Penunut Umum memberikan keterangan usai sidang di Kementerian Pertanian,Jakarta Selatan,Kamis(20/4)。 Foto oleh Ursula Florene / Rappler.com

Jaksa Penunut Umum memberikan keterangan usai sidang di Kementerian Pertanian,Jakarta Selatan,Kamis(20/4)。 Foto oleh Ursula Florene / Rappler.com

雅加达,印度尼西亚 - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU)terhadap terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama rupanya tak lepas dari peran Buni Yani。 JPU menganggap kegaduhan yang membuat pelapor beramai-ramai mengadukan Ahok disebabkan mantan dosen LSPR itu。

“Kegaduhan itu termasuk dari yang bersangkutan(Buni Yani),tidak semata-mata Pak Ahok.Dua-duanya kira-kira begitu,”kata Jaksa Penuntut Umum(JPU)Ali Mukartono setelah sidang di Kementerian Pertanian,Jakarta Selatan,pada Kamis,20 2017年4月。

Salah satu penyebab jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP adalah karena perbuatannya disebut telah menimbulkan keresahan masyarakat。 Ia juga disebut menimbulkan kesalahpahaman masyarakat antar golongan。

Namun,hal tersebut tak disematkan pada Ahok sendiri,karena peran Buni Yani yang mengunggah video pidato di Kepulauan Seribu secara tak utuh disebut turut berkontribusi。

Sebelumnya,Buni Yani mengunggah视频pidato tersebut di laman Facebook pribadinya,dengan transkrip yang salah。 Ia tidak menuliskan kata'pakai'sehingga berpotensi mengubah makna kalimat Ahok。

Meski demikian,Ali tidak mengetahui apakah hal ini mempengaruhi proses hukum yang menyangkut Buni Yani sendiri。 “Itu beda,saya gak tahu itu proses hukum sendiri,”kata dia。

Pada kesempatan sama,ia juga memperjelas kalau tuntutan yang bisa dibilang ringan ini tidak terpengaruh kondisi politik setelah Pilkada DKI Jakarta。 JPU,kata dia,mempertimbangkan secara independen tanpa memperdulikan komentar dari pihak lain。 “Kami tidak bisa memuaskan semua pihak,”kata dia sambil tertawa。

Ia juga membantah disebut ragu-ragu karena menggunakan pasal alternatif dalam dakwaan。 Menurut dia,hal tersebut berarti JPU baru akan menentukan tuntutan berdasarkan pasal mana yang terbukti dari fakta persidangan。

Ahok dituntut Pasal 156 KUHP karena terbukti menyatakan perasaan permusuhan,kebencian,atau penghinaan terhadap satu golongan。 Dalam tuntutan tersebut,JPU menilai yang dimaksud adalah kaum ulama selaku pengguna Al-Maidah 51。

Mantan Bupati Belitung Timur ini dituntut hukuman percobaan pidana setahun dengan masa percobaan 2 tahun。 JPU mempertimbangkan keresahan masyarakat sebagai faktor pemberat。

Sementara faktor meringankan antara lain perilaku sopan dan kepatuhan Ahok; serta perannya dalam membangun Jakarta dan janji untuk berperilaku lebih humanis。 Hal ini berarti ia tak akan dibui bila tak melakukan pelanggaran pidana dalam jangka waktu 2 tahun。 -Rappler.com