文章
  • 文章
扑克

KTP khusus untuk penghayat kepercayaan bisa memicu diskriminasi

2017年11月30日下午5点06分发布
2017年11月30日下午5:06更新

SURABAYA,印度尼西亚 - Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi(MK)soal pencantuman penganut kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk(KTP),Majelis Ulama Indonesia(MUI)pun bersikap。

Dalam penutupan Rapat Kerja nasional MUI di Bogor,MUI melalui Ketua Umum MUI,KH Ma`aruf Amin,mengatakan perlu diterbitkan KTP khusus tanpa mengubah KTP yang sudah ada di masyarakat。

“MUI mengusulkan KTP-nya itu dibuat secara khusus saja.Supaya tidak menimbulkan masalah dan penolakan,”kata ,Rabu 2017年11月29日。

Ketua MUI Jawa Timur,KH Abdhusshomad Buchori,menerangkan MUI tidak sepakat jika aliran kepercayaan disejajarkan dengan agama dalam kolom KTP。 Tapi cukup mengubah KTP milik penganut kepercayaan。

“Mana mungkin dalam kolom agama ditulis Agama / Kepercayaan,tak bisa itu.Agama tak bisa disejajarkan dengan penganut kepercayaan,”kata Abdhusshomad saat dihubungi Rappler,Kamis 2017年11月30日。

Kata dia,sebagai umat beragama justru seharusnya mengajak para penganut kepercayaan untuk masuk agama。 “Masak sih dari enam agama tidak ada yang mereka pilih,”kata Abdusshomad。

Sikap MUI ini tentu saja ditolak oleh penganut kepercayaan。 Wakil Ketua Persatuan Warga Sapta Darma,Dian Jennie C mengatakan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia(MLKI),sebagai induk dari penganut kepercayaan di Indonesia tetap merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi,di mana agama di dalamnya termasuk kepercayaan。

“Sikap kami jelas.Jika KTP yang merupakan identitas WNI dibedakan bentuknya hanya karena beda keyakinan,maka bangsa kita sudah sakit kalau benar-benar dilaksanakan,”kata Dian。

Dia menambahkan,dalam pertemuan dengan MLKI sekitar seminggu lalu,organisasi ini sudah bersikap jika format pencantuman kepercayaan dalam KTP harus sejajar dengan agama。 Contohnya格式kolom penulisan dalam KTP,“Agama / Kepercayaan”。

Atas sikap MLKI ini,kata Dian,Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan tetap konsisten menjalankan putusan MK,karena putusan itu bersifat mengikat。 “Saya pikir,MUI terlalu jauh,karena KTP menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri,” katanya。-Rappler.com