文章
  • 文章
扑克

Aktivis anti korupsi:Hak angket DPR ke KPK salah alamat

2017年4月28日下午7点19分发布
2017年4月28日下午7:19更新

萨拉阿拉玛特。 Aktivis PUKAT Universitas Gadjah Mada menilai hak angket DPR terhadap KPK salah alamat。 Foto oleh Dyah Pitaloka / Rappler

萨拉阿拉玛特。 Aktivis PUKAT Universitas Gadjah Mada menilai hak angket DPR terhadap KPK salah alamat。 Foto oleh Dyah Pitaloka / Rappler

YOGYAKARTA,Indonesia - Akademisi dan peneliti anti korupsi di Yogyakarta menilai permintaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)salah alamat。 Sesuai aturan,DPR tidak berhak mengajukan hak angket kepada lembaga anti rasuah itu,apalagi menuntut untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani。

Hak angket tidak bisa diajukan kepada KPK。 Hak untuk melakukan penyelidikan itu baru bisa diajukan DPR kepada Presiden,Menteri,Polri,Panglima TNI,jaksa dan lembaga non kementerian。

“Mahkamah Konstitusi,Mahkamah Agung dan KPK tidak bisa(dikenakan hak angket),”ujar peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi(PUKAT)Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Fariz Fachryan pada Jumat,4月28日。

Jika DPR tetap ngotot,maka upaya tersebut kata Fariz akan mencederai akal sehat upaya penegakan hukum dari lembaga independen tersebut。 Selain itu,permintaan rekaman penyidikan menurut PUKAT tidak dipaparkan begitu saja karena itu bukan informasi publik。

Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik(KIP),materi yang dimiliki KPK bersifat rahasia。

“Rekaman itu adalah materi penyidikan yang bisa mengganggu proses penegakan hukum,”tutur Zaenur Rohman。

KPK pun bisa mengajukan sengketa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi,kalau DPR tetap kepala batu。 Sebab,sejak awal DPR tidak berhak mengajukan hak angket kepada KPK。

Sebelumnya,pada siang tadi Komisi III DPR resmi mengajukan usulan hak angket di dalam sidang paripurna terhadap KPK。 Mereka mendesak agar diberikan akses kepada materi rekaman kamera ketika Miryam S. Haryani diperiksa KPK。 BACA : )

Kepada penyidik KPK,Miryam mengaku ditekan oleh rekannya di DPR agar tidak“bernyanyi”mengenai aliran dana dari proyek pengadaan KTP Elektronik。 Dari anggaran sebesar Rp 5,9 triliun,negara dirugikan Rp 2,3 triliun。

Saat keterangan itu sudah ditulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP),Miryam tiba-tiba mengubah keterangannya saat bersaksi di persidangan。 Dia mengaku justru ditekan oleh penyidik KPK agar memberikan keterangan sesuai keingingan mereka。 - Rappler.com