文章
  • 文章
扑克

Ancaman jurnalisme investigasi di era数字化

2017年5月2日下午1:22发布
2017年5月2日下午1:22更新

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo memberikan keterangan pers saat世界新闻自由日(WPFD)2017年雅加达会议中心,雅加达,Selasa(2/5)。 Foto oleh Akbar Nugroho Gumay / ANTARA

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo memberikan keterangan pers saat世界新闻自由日(WPFD)2017年雅加达会议中心,雅加达,Selasa(2/5)。 Foto oleh Akbar Nugroho Gumay / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Sebuah studi yang dilakukan联合国教科文组织menyebutkan bahwa jurnalis harus belajar tentang keamanan digital,mengedukasi publik,serta menjadi advokat bagi institusi perubahan。

Studi tren media di 121 negara memberi gambaran akan adanya peningkatan ancaman bagi jurnalisme investigasi karena dengan adanya aturan keamanan yang baru,dan juga teknologi,para jurnalis kini semakin sulit melindungi narasumber mereka。

Berjudulkan“Melindungi Narasumber Jurnalisme di Era Digital”,studi yang dilakukan oleh UNESCO tersebut mengajak para jurnalis untuk ikut berperan menjaga sumber mereka dengan mempelajari keamanan dunia digital,memberi edukasi kepada publik,serta memperjuangkan institusi perubahan。

Jurnalisme researchasi sangat bergantung kepada kepercayaan kepada narasumber dan pelapor pelanggaran,di mana studi UNESCO memperlihatkan bagaimana kombinasi antara pengawasan,penyimpanan data,serta regulasi keamanan negara telah menjadi sebuah tantangan dan mengancam jurnalisme investigasi yang begitu dibutuhkan。

Studi tersebut ditulis oleh mantan论坛编辑Dunia dan anggota WAN-IFRA Research,Julie Posetti,dan akan dirilis saat Hari Kebebasan Pers Sedunia,esok hari di Jakarta。

Dalam studinya,penulis membahas tentang tren dan insiden yang Ia deskripsikan sebagai hal mengerikan dan harus segera diubah,seperti:Intersep e-mail reporter yang dilakukan oleh agen Petugas bea cukai Amerika Serikat mengambil telepon jurnalis Polisi Australia mengakses data dasar jurnalis secara ilegal

Hukum Keamanan,Pengawasan,dan Penyimpanan数据

Cara-cara legal untuk melindungi narasumber kini sudah tidak dipandang lagi oleh keamanan nasional,dan regulasi anti-terorisme,hal tersebut sudah dimutilasi pengawasan massal dengan target tertentu,dan dihancurkan mandat penyimpanan seperti Internet Service Providers(ISPs),perusahaan telekomunikasi,mesin pencarian, dan sosial media。

“Studi ini memperlihatkan bagaimana perlindungan kepada narasumber jurnalistik di level nasional,regional in dan internasional tengah diikat,dan dibuat sesak。 Sebuah pengembangan yang dilihat sebagai ancaman langsung ke hak asasi manusia untuk mengekspresikan diri dan memiliki privasi。 Jelas juga merupakan ancaman berbahaya bagi jurnalisme investigasi,“Tulis UNESCO dalam rilis mereka。

Posseti selaku penulis-pun berharap bahwa studinya dapat memulai pergerakan untuk melindungi jurnalisme investigasi。 Rilis UNESCO juga menjelaskan 13 kunci,berupa rincian tantangan,kesempatan,dan rekomendasi mereka bedasarkan pengalaman negara-negara yang dipelajari。

Isu terkait perlindungan narasumber bersinggungan dengan masalah pengawasan massal dan bertarget,penyimpan data,efek dari regulasi anti-terorisme di keamanan negara,serta peran pihak ketiga,yakni perusahaan internet yang menjadi'perantara'。

Hukum dan regulasi perlindungan untuk narasumber jurnalis terus dalam ancaman,digerus,diikat,dan diganggu。

84 anggota anggota联合国教科文组织dari 121 negara yang dipelajari,memperlihatkan bahwa perkembangan ini relevan dengan perlindungan terpercaya untuk narasumber,mayoritas dengan dampak nyata ataupun yang berpotensi terjadi pada 2007 sampai pertengahan 2015。

Keadaan individu berhadapan dengan sebuah kebutuhan untuk memperkenalkan atau memperbarui hukum perlindungan narasumber。

Hukum perlindungan narasumber harus meliputi proses jurnalistik dan komunikasi,dengan sumber terpercaya yang dirahasiakan。 Termasuk panggilan telepon,媒体sosial,aplikasi obrolan,dan surel。 Publikasinya juga tergantung kepada narasumber。

Transparansi dan akuntabilitas terkait pengawasan massal dan bertarget,serta penyimpanan data juga sangat krusial jika narasumber bisa terus berkomunikasi dengan jurnalis secara rahasia。

Tanpa penguatan hukum perlindungan,dan pembatasan pengawasan serta penyimpan data yang subansional,jurnalisme investigasi yang bergantung pada narasumber akan kesulitan untuk bertahan di era digital。 Dalam beberapa laporan menyebutkan bahwa akan ada hambatan bagi calon narasumbernya。

Kami rekomendasikan untuk menjabarkan arti dari'aksi jurnalisme'dan memisahkannya dari'peran jurnalis'untuk menentukan siapa yang bisa diuntungkan dalam hukum perlindungan narasumber。

Untuk memaksimalkan keuntungan,hukum perlindungan narasumber harus dikuatkan bersamaan dengan proteksi legal yang mencakup sampai ke pelapor pelanggaran,peranan penting dalam sumber terpercaya jurnalistik。

Jurnalis kini semakin terbiasa dengan kondisi yang ada,dan berusaha untuk melindungi narasumber mereka agar tidak terekspos。 Namun ada batasan pengunaan nama samaran,dan pengodean yang merusak adaptasi mereka。

Biaya yang diperlukan untuk melindungi narasumber di era数字sangatlah besar dari segi perangkat keamanan,latihan,dan juga penasihat hukum。

Ada sebuah kebutuhan untuk mengedukasi jurnalis dan masyarakat terkait keamanan digital。 Bagi para jurnalis dan lainnya yang mengandalkan sumber rahasia untuk melaporkan kepentingan publik mungkin perlu untuk melatih narasumber mereka untuk berbagi informasi dan kontak sesama secara aman。 -Rappler.com